Artikel Populer

REVITALISASI PENDIDIKAN PANCASILA

OLEH : EKA WIBOWO, S.PD

Peringatan hari lahir Pancasila yang ke 67 pada tanggal 1 Juni 2012 telah membangkitkan rasa rindu pada kejayaan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Peringatan tersebut menyadarkan kembali pentingnya Pancasila. Pancasila lahir sebagai solusi dari konflik antar kelompok agama dan nasionalis, sehingga dapat bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila merupakan warisan nilai moral, etika dan budaya nenek moyang bangsa Indonesia. Jika Pancasila dilaksanakan dan diamalkan sebagaimana mestinya diyakini dapat mewujudkan tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang sejahtera, adil dan makmur.

Seiring perjalanan waktu, nilai-nilai Pancasila mulai memudar dan terpinggirkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama sejak reformasi digulirkan. Dahulu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, tetapi pada masa reformasi ini nilai-nilai Pancasila tidak tergambarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi telah mengakibatkan perubahan besar di Negara Indonesia. Semua nilai yang tertanam di era sebelumnya dianggap buruk sehingga semua ditinggalkan. Seharusnya reformasi dilakukan pada hal yang buruk saja sedangkan hal yang baik dan masih relevan tetap dipertahankan dan dilanjutkan.

Dalam kehidupan masyarakat sekarang sudah terjadi degradasi moral. Nilai-nilai Pancasila banyak yang ditinggalkan. Sekarang semakin tumbuh subur radikalisme dan premanisme. Hal ini terlihat dari semakin marak pertikaian antar pelajar, mahasiswa, penduduk, suku dan agama. Terjadi penindasan oleh mayoritas terhadap minoritas. Rasa persatuan dan kesatuan serta nasionalisme bangsa semakin luntur. Semua itu akan berujung pada disintegrasi bangsa yang dapat menggangu keutuhan NKRI.

PENDIDIKAN PANCASILA TERPINGGIRKAN  

            Nilai-nilai Pancasila di era reformasi disadari atau tidak semakin ditinggalkan masyarakat. Hal ini tidak lain disebabkan oleh semakin terpinggirkannya pendidikan Pancasila disemua jenjang pendidikan dan tidak adanya lagi sosialisasi pengamalan pancasila kepada masyarakat. Sebelum reformasi semua jenjang pendidikan diberikan pendidikan Pancasila. Sejak SD, SMP dan SMA siswa diajarkan nilai-nilai Pancasila melalui Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang kemudian diganti dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan di Perguruan tinggi melalui mata kuliah Pancasila. Namun saat reformasi semua berubah PMP/ PPKn diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan mata kuliah Pancasila dihilangkan. Sebelum reformasi masyarakat diberikan sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Namun sejak reformasi kegiatan penataran P4 dihilangkan.

            Pusat Studi Pancasila UGM memandang salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya rasa nasionalisme dan karakter bangsa adalah adanya pengaburan nilai-nilai Pancasila melalui PKn (Humas UGM, 14 Mei 2010). Ternyata pada PKn materi tentang Pancasila dan Nasionalisme hanya mendapatkan porsi yang kecil sedangkan materi tentang kewarganegaraan dibahas mendalam. Sehingga hampir tidak ada pembahasan terkait dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini membawa konsekuensi ditinggalkannya nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah, gotong royong, kerukunan dan toleransi.

            Agar nilai-nilai Pancasila dapat dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka perlu dilakukan revitalisasi pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia wajib dipelajari oleh rakyat Indonesia. Seperti halnya yang terjadi di lembaga keagamaan Muhamadiyah dan NU. Semua sekolah milik Muhamadiyah diajarkan ke-Muhamadiyah-an juga di NU semua sekolah dalam naungan NU diajarkan tentang ke-NU-an.

KEMBALIKAN PMP KE DALAM  KURIKULUM SEKOLAH

            Pelajaran PKn yang berlangsung selama ini cenderung fokus pada pembelajaran tentang hak dan kewajiban warga negara dan minim sekali materi tentang nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa terabaikan. Kenyataan menunjukkan  saat ini sebagian besar siswa kurang mengenal Pancasila apalagi mengamalkannya. Ketika siswa SD disuruh menyebutkan ke lima sila Pancasila mereka sebagian besar tidak hafal. Siswa banyak yang tidak tahu apa itu Pancasila dan bagaimana cara mengamalkannya. Sehingga yang terjadi adalah semakin maraknya radikalisme dan premanisme baik di sekolah maupun di masyarakat.

            Pemandangan berbeda ditunjukkan saat PMP diajarkan di sekolah, hampir semua siswa hafal Pancasila karena setiap siswa diberikan tugas untuk menghafalkannya. Mereka diajar guru dikelas tentang nilai-nilai kegotongroyongan, toleransi, kerukunan, musyawarah, nasionalisme dan nilai luhur Pancasila yang lain. Sehingga setelah sekolah mereka dapat mengamalkannya di dalam kehidupan bermasyarakat.

            Melihat keadaan yang demikian pasti semua setuju kalau Pendidikan Pancasila yang dijarkan di sekolah perlu direvitalisasi.. Merevitalisasi Pendidikan Pancasila dapat dilakukan dengan cara menambah materi tentang nilai-nilai Pancasila yang lebih mendalam pada pelajaran PKn atau dengan mengembalikan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) kedalam kurikulum sekolah sebagai pengganti PKn. Namun demikian cara yang lebih mudah dilakukan adalah dengan mengembalikan PMP ke dalam kurikulum sekolah sebab semua perangkat sudah ada baik kurikulum, guru dan sarana prasarana pembelajaran di sekolah  ketika PMP masih diajarkan dapat dipakai kembali dengan sedikit perbaikan.

            Dengan dikembalikannya PMP ke dalam kurikulum sekolah diyakini dapat mengatasi krisis moral bangsa Indonesia. Sehingga sikap radikalisme dan premanisme di masyarakat dapat diredam dan keutuhan NKRI semakin kuat dan kokoh. 

GALAKAN KEMBALI PENATARAN P4

            Pada tahun 1978 lahirlah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) melalui Ketetapan MPR No. II/ MPR/ 1978. Didalam P4 memuat penjabaran nilai-nilai Pancasila yang mulanya terdiri dari 36 butir Pancasila dan dikembangkan menjadi 42 butir Pancasila.

            Sebelum reformasi khususnya pada masa Orde Baru dilakukan pendidikan Pancasila melalui prnataran P4. Penataran P4 dilakukan baik melalui jalur formal maupun informal. Di dunia pendidikan setiap memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi siswa dan mahasiswa diwajibkan mengikuti penataran P4. Dikalangan masyarakat umum dilakukan perekrutan kader-kader Pancasila melalui penataran P4 berjenjang dari tipe A, B sampai C.

            Pada masa Orde Baru tidak bisa dipungkiri telah terjadi politisasi Pancasila. Pancasila dianggap sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan sehingga pada akhir masa itu terjadi penolakan terhadap simbol-simbol Orde Baru. Setelah Orde Baru tumbang terjadi euforia reformasi yang alergi dengan simbol-simbol dan produk orde baru. Akhirnya materi formal Pendidikan Pancasila seperti PMP/ PPKn dihilangkan, penetaran P4 dihentikan. Bahkan ada upaya menjauhkan Pancasila dengan masyarakat karena Pancasila dianggap sebagai simbol ideologi Orde Baru.

            Lahirnya reformasi yang mengabaikan nilai-nilai Pancasila tidak membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Akibatnya terjadi konflik horisontal antar penduduk, suku dan agama yang dapat membahayakan keutuhan NKRI. Keadaan yang semakin kacau dan tidak menentu memicu sebagian masyarakat mulai rindu dengan Pancasila bahkan rindu dengan suasana saat Orde Baru. Masyarakat rindu dengan ketentraman, kesejahteraan dan keadilan sosial yang tercermin dari nilai-nilai luhur Pancasila.

            Seharusnya pemerintah sadar akan kesalahannya dengan menhentikan penataran P4. Sudah saatnya pemerintah merevitalisasi Pendidikan Pancasila kepada masyarakat dengan kembali menggalakan penataran P4. Pemerintah dapat menghidupkan kembali lembaga-lembaga seperti BP7 dan Lemhannas sebagai lembaga yang bertugas dalam penyelenggaraan penataran P4 atau jika diperlukan pemerintah membentuk lembaga baru sebagai pengganti BP7 dan Lemhannas.

GIATKAN SOSIALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

            Diajarkannya PMP dan dilakukannya penataran P4 kembali hanya dapat menyentuh sebagian kecil masyarakat. Untuk itu perlu ada upaya merevitalisasi Pendidikan Pancasila kepada masyarakat luas. Upaya yang dapat dilakukan dengan menggiatkan sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila.

            Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara dan melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik. Sosialisasi dilakukan dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah hendaknya selalu menyelipkan pengetahuan pentingnya mengamalkan nilai-nila Pancasila. Seperti yang dilakukan oleh lembaga MPR. Melalui berbagai cara MPR mensosialisasikan empat pilar kebangsaaan yang di dalamnya terdapat Pancasila. Digiatkannya sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila diharapkan masyarakat kembali sadar akan pentingnya pengamalan Pancasila  dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

BAGAIMANA DENGAN PENDIDIKAN KARAKTER ?           

            Pemerintah sebenarnya telah menyadari bahwa telah terjadi pergeseran nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu pemerintah memasukaan pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter di sekolah meliputi 18 aspek yaitu: (1) religius; (2) jujur; (3) toleransi; (4) disiplin; (5) kerja keras; (6) kreatif; (7) mandiri; (8) demokrasi; (9) rasa ingin tahu; (10) semangat kebangsaan; (11) cinta tanah air; (12) menghargai prestasi; (13) bersahabat/komunikatif; (14) cinta damai; (15) senang membaca; (16) peduli sosial; (17) tanggung jawab; dan (18) peduli lingkungan. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter terintegrasi dengan mata pelajaran yang telah ada, mata pelajaran muatan lokal dan ekstrakurikuler. Jadi bukan merupakan mata pelajaran baru.

            Pada dasarnya Pendidikan Karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan Pendidikan Moral dan Pendidikan Akhlak yang bertujuan membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia, warga masyarakat dan warga negara yang baik. Dalam pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi dengan pelajaran lain cenderung sulit dilakukan karena mata pelajaran tersebut sudah memuat materi yang padat dan tidak semua materi dapat diintegrasikan dengan aspek karakter tersebut. Sehingga pelaksanaanya seakan mati suri.

            Jika ditinjau dari aspek yang diajarkan pada Pendidikan Karakter sebenarnya merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang telah dijabarkan kedalam P4. Oleh karena itu sebenarnya Pendidikan Karakter itu sudah ada di dalam Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Dari pada membangun karakter bangsa dengan memasukkan Pendidikan Karakter tersendiri di sekolah alangkah lebih baiknya dilakukan revitalisasi Pendidikan Pancasila di sekolah dengan mengganti PKn dengan PMP.

            Pemerintah hendaknya tidak berpangku tangan dengan keadaan bangsa dan negara sekarang ini. Pemerintah harus sadar bahwa keadaan yang berkembang yang lebih mengedepankan radikalisme dan premanisme terjadi sebagai akibat dari tidak diamalkannya nilai-nilai Pancasila. Pemerintah sudah membuat blunder dengan menhapus Pendidikan Pancasila dan penataran P4 di sekolah dan di masyarakat. Sehingga terjadi degradasi moral di masyarakat.

            Pemerintah perlu melakukan revitlisasi Pendidikan Pancasila dengan berbagai cara seperti mengembalikan PMP ke dalam kurikulum sekolah, menggalakkan penataran P4 kembali dan menggiatkan sosialisasi tentang pentingnya pengamalan Pancasila dalam kehidupan. Sudah bukan waktunya mengingat dosa masa lalu terutama Orde Baru. Sisi negatif Orde Baru harus dihilangkan tetapi sisi positifnya harus dipertahankan dan dilanjutkan. Jangan terjebak dengan dendam masa lalu sehingga meniadakan sisi positif yang dilakukan masa itu. Jangan korbankan rakyat, bangsa dan negara karena egoisme sekelompok orang.

            Semua pasti berharap dengan merevitalisasi Pendidikan Pancasila maka Pancasila akan menjadi ruh kembali dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai Pancasila seperti pertikaian pelajar, penduduk, suku dan agama dapat dihindari. Mudah-mudahan pula praktek kolusi, korupsi dan nepotisme dapat terhapuskan dari muka bumi Indonesia. Sehingga tercapailah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang madani. Bangkit Pancasilaku, Jayalah Indonesiaku !

KISRUH  UN,  MUNGKINKAH  BERAKHIR ?

Oleh: Eka Wibowo, S.Pd 

              Istilah  kisruh  sengaja  diambil  untuk  menggambarkan  betapa  ramai  dan bisingnya  semua  elemen  membicarakan  persoalan  yang  ditimbulkan  akibat  adanya  Ujian Nasional  (UN). Membicarakan masalah UN  sulit  dicari  ujung  pangkalnya. Setiap  tahun penyelenggaraan  UN  selalu  menimbulkan  masalah. Bahkan secara  ekstrim  UN  dianggap “monster”  yang  menakutkan bagi seluruh  elemen  bangsa, terutama  siswa,  guru,  sekolah, dan orang tua.

              Mengapa  UN  dianggap monster  yang menakutkan ? Jawabannya  tidak  lain  karena  UN  dijadikan  sebagai  penentu keberhasilan/ kelulusan  bagi siswa  dalam menempuh  pendidikannya. Karena  dianggap monster maka  segala  upaya  dilakukan  untuk menghadapinya,  sampai  hal–hal  yang  sebenarnya  dilarang  dan  menyalahi  aturan  dilakukan  oleh  sebagian  pihak.  Upaya  yang  menyalahi  aturan  ini menimbulkan  permasalahan  yang  terus  berulang  dari  tahun  ke  tahun.  Semua  elemen  bangsa  membicarakannya  dari  level  terendah  di  warung-warung  kopi,  sampai  level  teratas melalui  media  cetak  dan  eliktronik  bahkan  ada  yang  melalui  jalur  hukum.  Sehingga  timbulah  kekisruhan  akibat  monster  UN,  yang  sebenarnya  mungkin  tidak  perlu  terjadi jika  semua  pihak  menyadarinya.

Kajian  Sejarah  UN

              Berdasarkan  sejarah,  pada jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah,  sistem  Ujian Nasional  telah  mengalami  beberapa  kali  perubahan  dan  penyempurnaan.  Sejarah  perkembangan  ujian nasional  tersebut  yaitu:

1.  Periode  1950 – 1960 an

Pada  periode  ini  ujian kelulusan  disebut  ujian  penghabisan  dan  diadakan  secara  nasional  serta  soal-soal  dibuat  oleh  departemen  pendidikan,  pengajaran  dan  kebudayaan.  Soal-soal  berbentuk  essay  dan  hasil  ujian  diperiksa  di  rayon.

2.  Periode  1965 – 1971

     Pada  periode  ini  sistem  ujian  akhir yang  diterapkan  disebut  dengan  Ujian  Negara,  berlaku  untuk  hampir  semua  mata  pelajaran.  Bahkan  ujian  dan pelaksanaannya  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  dan  seragam  di  seluruh  wilayah  Indonesia.

3.  Periode  1972 – 1979

     Pada  periode  ini  ujian akhir  disebut  Ujian  Akhir  Sekolah.  Pemerintah  memberi  kebebasan  untuk  setiap  sekolah  atau  kelompok  sekolah  menyelenggarakan  ujian  sendiri.  Pembuatan  soal  dan penilaian  dilakukan  masing-masing  sekolah  atau  kelompok  sekolah.  Pemerintah  pusat  hanya   menyusun  pedoman  dan  panduan  yang  bersifat  umum.

4.  Periode  1980 – 2001

     Pada  periode  ini  mulai  diselenggarakan  Ujian  Akhir  Nasional  yang  disebut  EBTANAS  (Evaluasi  Belajar  Tahap  Akhir  Nasional).  Model  ujian  akhir  ini  menggunakan  dua  bentuk  yaitu  Ebtanas untuk  mata  pelajaran  umum  dan  Ebta untuk  mata  pelajaran  non  Ebtanas.  Ebtanas  dikoordinasikan  oleh  pemerintah  pusat  dan  Ebta  dikoordinasi  oleh pemerintah  provinsi.  Kelulusan  ditentukan  oleh  kombinasi  dua  evaluasi tadi  ditambah  nilai  ujian  harian  yang  tertera  pada  rapor.  Sekolah  diberi  kewenangan  dalam  menentukan  kelulusan  siswanya.

5.  Periode  2002 – 2004

     Pada  periode  ini  Ebtanas  diganti  dengan  nama  Ujian  Akhir  Nasional  (UAN)  dan  standar  kelulusan  tiap tahun  berbeda-beda.  Pada  periode  ini  kelulusan  ditentukan  oleh  pusat  berdasarkan  nilai  UAN.  Sekolah  tidak  diberi  kesempatan  dalam  mempertimbangan  kelulusan  siswa.  Namun  pada  periode  ini  siswa  yang  belum/ tidak lulus  dapat  mengikuti  ujian  ulangan.

6.  Periode  2005 – 2010

     Pada  periode  ini  UAN  diganti  namanya  menjadi  Ujian  Nasional  (UN)  dengan  standar  kelulusan  yang  berbeda-beda.  Kelulusan  ditentukan  oleh  pusat  atas  dasar  pencapaian  nilai  UN.  Sejak  tahun  2006  tidak  ada  ujian  ulangan  bagi  siswa  yang  tidak/ belum lulus,  mereka  harus  ujian  melalui  kejar  paket  B atau C.

 7.  Periode  2011 –  Sekarang

     Pada  periode  ini  istilah  masih  sama  yaitu  Ujian  Nasional  (UN),  hanya  kriteria  kelulusan  yang  berbeda  dengan  periode  sebelumnya.  Kelulusan  melibatkan  sekolah  dengan  komposisi  40%  nilai  sekolah  dan  60%  nilai  ujian nasional.  Penentuan  kelulusan  masih  ditangan  pusat  dan  tidak  ada  ujian  ulangan  bagi  siswa  yang  tidak  lulus.

              Jika  kita  melihat  sejarah  barangkali  pameo (anggapan)  yang ada  di masyarakat  yang  mengatakan  ganti  pejabat  atau  menteri  maka  ganti  peraturan itu benar adanya.  Padahal  belum  tentu  aturan  sebelumnya  itu  perlu  diganti  atau  sebenarnya  memang  tidak  perlu  diganti,  karena  sudah  sesuai  dengan  kondisi dan kultur  masyarakat  Indonesia.

              Berdasarkan  sejarah  UN,  setiap  periode  masalah  yang  ditimbulkan  berbeda-beda.  Antara  periode  1950 – 2001  masalah  yang  timbul  tidak  terlalu  menjadi  pembicaraaan  yang  serius.  Pada  periode  1950 – 1971  walaupun  kelulusan  ditentukan  oleh  pusat  tetapi  ada  alternatif  bagi  yang  tidak  lulus  yaitu  mengulang  ujian  atau  hanya  sekedar  mendapat  ijasah  tamat  menyelesaikan  satuan  pendidikan.  Perbedaan  yang  lulus  dan  yang  tidak lulus  terletak  pada  jika  yang  lulus  boleh  meneruskan  pendidikan  kejenjang  berikutnya,  sedangkan  yang  tidak  lulus  atau  hanya  tamat  tidak  dapat  melanjutkan  pendidikan  kejenjang  selanjutnya..  Sehingga  sekolah  dan  guru  tidak  begitu  ngotot  untuk  berusaha  meluluskan  siswanya.

              Pada  periode  1972 – 1979,  dapat  dikatakan  hampir  tidak  ada  masalah  yang  ditimbulkan  akibat  UN  karena  sekolah  atau  kelompok  sekolah  diberi  kebebasan  untuk  melakukan  ujian  sendiri  dan  menentukan  kelulusan  sendiri.  Pada  periode  ini  pemerintah  merasa  kesulitan  dalam  mengontrol  mutu  pendidikan  yang  dilaksanakan  oleh  sekolah-sekolah.

              Pada  periode  1980 – 1992,  masalah  timbul  akibat  adanya  manipulasi  nilai  raport  dan  nilai  ujian  sekolah   oleh  guru  dan  sekolah.  Walaupun  masalah  kecurangan  dalam  pelaksanaan  ujian  tidak  terlihat  secara  nyata  tetapi  pemerintah  merasa  dicurangi.  Hal  ini  terlihat  dari  perbedaan  yang  mencolok  antara  perolehan  ujian  sekolah  dengan  ujian  nasional  (Ebtanas). 

              Periode  dimana  masalah  ujian  nasional  menjadi  semakin  kisruh  terjadi  mulai  periode  2002  sampai  sekarang.  Kekisruhan  berawal  dari  adanya  ketentuan  kriteria  kelulusan  yang  ditetapkan  oleh  pusat.  Sehingga  sekolah  tidak  bisa  berbuat  banyak  dalam  menentukan  kelulusan  siswanya.  Siswa  yang  tidak  memenuhi  kriteria  kelulusan  Ujian  Nasional  otomatis  tidak  lulus.  Sehingga  seolah-olah  kelulusan  siswa  hanya  ditentukan  oleh  mata  pelajaran yang  diuji  nasionalkan dan seolah-olah   Matapelajaran   lain    terabaikan.  Pada  periode  ini  timbul  berbagai  masalah  seperti  beberapa  siswa  yang  berprestasi  di sekolahnya  tidak  lulus,  kebocoran  soal  ujian,  nyontek  massal,  penyebaran  kunci  jawaban  dan  lain-lain. Kasus  terbaru  yang  menggemparkan  sampai-sampai  lembaga  sekelas  ICW  ikut  menyelidikinya  yaitu  dugaan  kebocoran  soal  karena  ditemukan  kunci  jawaban  mata pelajaran  matematika  dengan  kode  yang  persis  dengan  kode  soal  yang  sedang  diujikan  di  wilayah  Jabodetabek. Sampai  saat  ini  belum  dapat  diperoleh  kebenarannya  dan  masih  diselidiki  pihak  terkait. Namun  demikian, terlepas  apakah  itu  benar  atau  salah  tetapi  berita  tersebut  telah  menjadi  kegaduhan  disemua  media  cetak  dan  elektronik. Berdasarkan  siaran pers  Kemendiknas bahwa  selama  UN 2012  sudah  masuk  120  laporan  kejadian  kecurangan  dalam  UN. Kejadian  semacam  ini  sebenarnya  sudah  terjadi  setiap  tahun. Rasanya  kurang  bijak  apabila  kegaduhan  ini  dibiarkan  dan berlangsung  di  tahun  yang  akan  datang. Belajar  dari  pengalaman  tentu  kita  mau  berusaha  untuk  mengakhirinya. Semoga  tahun  ini  merupakan tahun  terakhir  terjadi  kekisruhan UN .

Kajian  Perundang – Undangan

              Ujian  Nasional  sebagai  faktor  penentu  kelulusan  yang  menyamaratakan  kemampuan  individu  yang  satu  dengan  yang  lain  dapat  dikatakan  melanggar  beberapa  peraturan  perundang–undangan  yang  berlaku, diantaranya  :

1.  UUD  1945  pasal  28B  ayat  2  (amandemen)  disebutkan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.

2.  UUD  1945  pasal  28C  ayat  2  (amandemen)  disebutkan  bahwa  Setiap  anak  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasarnya, berhak  mendapatkan  pendidikan  memperoleh  manfaat  dan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, seni  dan  budaya  demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan  demi  kesejahteraan  umat  manusia.

3.  UU  Sisdiknas  no. 20  tahun  2003  pasal  61  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  Ijazah  diberikan  kepada  peserta  didik  sebagai  pengakuan  terhadap  prestasi  belajar  dan/  atau  penyelesaian  suatu  jenjang  pendidikan setelah lulus ujian  yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang  terakreditasi.

4.  UU  Perlindungan  Anak  no. 33  tahun  2002  pasal  9  ayat (1)  disebutkan  bahwa  setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan  pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai  minat  dan  bakatnya.

              Berdasarkan  peraturan  perundang–undangan  di atas  terlihat  bahwa  bangsa  Indonesia  menjunjung  tinggi  keberadaan  individu  yang  berbeda–beda. Pendidikan  dan  pembelajaran  merupakan  proses  individu  yang  tidak  bisa  disamaratakan  hasil  pencapainnya. Oleh  karena  itu  dalam  menilai  keberhasilan  tentu  harus  mempertimbangkan  keunikan  individu. Demikian  juga  tentang  penentuan  kelulusan  Ujian  Nasional  seharusnya  berdasarkan  peratuan  di atas  tidak  harus  ditentukan  dengan  kriteria  yang  sama  tetapi  didasari  dengan  tingkat  kecerdasan  sesuai  dengan  minat  dan  bakat  masing–masing  siswa.

              Sebenarnya  sejak  putusan gugatan  yang  dilakukan  Kristiaono  dkk  diputus  pada  tanggal  14  September  2009  lalu  oleh  Mahkamah  Agung, maka  keberadaan  Ujian  Nasional  sebagai  penentu  kelulusan  tidak  memiliki  dasar  hukum  bahkan  dapat  dikatakan  cacat  hukum (ilegal). Pemerintah  melalui  mendiknas  seharusnya  melaksanakan  Ujian  Nasional  tetapi  tidak  dijadikan  standar  kelulusan. Jika itu dilakukan  maka  kasus  kecurangan  yang  menyertai  setiap pelaksanaan  UN  dapat  dihindari.

Kajian  Keberagaman / Pluralitas

          Tuhan  menciptakan  manusia  tidaklah  sama  satu  dengan  lainnya. Bahkan  bayi  kembarpun  pasti  ada  bedanya. Oleh  karena  itu  keberagaman  mutlak  adanya. Hasil  cetakan  yang  nyata–nyata  dengan menggunakan  cetakan  yang sama  dan  dengan  dikendalikan  program  komputer  yang  secanggih  apapun  pasti  menghasilkan  sesuatu  yang  berbeda  dan  tidak  mungkin  semua  sama  atau identik.

          Dalam  dunia  pendidikan, keberagaman  sangat  diperhatikan. Keberagaman dalam dunia pendidikan antara  lain  :

1.  Keberadaan  individu  peserta  didik  (siswa) 

     Siswa  merupakan  individu–individu  yang  berbeda  satu  salam  lain. Setiap  individu  memiliki  tingkat  kecerdasan, bakat  dan  minat  masing–masing  dan  tidak  mungkin  disamaratakan  satu  sama  lain.

2.  Keberagaman  kualitas  guru.

     Seperti  halnya  siswa, guru  sebagai  individu  memiliki  kualitas  yang  berbeda–beda. Perbedan  dapat  dilihat  dari  tingkat  pendidikan, asal  perguruan  tinggi, pengalaman  mengajar  dan  lain–lain.

3.  Keberagaman  kelengkapan  sarana  dan  prasaranan  sekolah.

     Kelengkapan  sarana  dan  prasaranan  sekolah  tidaklah  sama. Ada yang  lengkap  sesuai  dengan  standar  nasional  dan  ada  yang  masih  dibawah  standar.

4.  Keberagaman  Akses  Informasi

     Sekolah  yang  berada  di kota  dengan  yang  ada  di desa  tentu  berbeda  dalam  memperoleh  akses  informasi. Sekolah  kota  cenderung  lebih  mudah  dan  cepat  mendapatkan  informasi  dibandingkan  dengan  sekolah  yang  didesa, apalagi  sekolah  yang  berada  di  daerah  pedalaman  tentu  amat  sulit  memperoleh  akses  informasi.

5.  Keberagaman  Standar  Nilai  KKM  (Kriteria Ketuntasan Minimal)

     Tiap  sekolah  memiliki  KKM masing–masing. Sekolah  didaerah  perkotaan  dengan  sarana  dan  prasarana  lengkap  biasanya  memiliki  KKM  ≥ 75. Sedangkan  sekolah  daerah  pedesaan  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  kerang  lengkap  biasanya  memiliki  KKM  < 75.

6.  Keberagaman  Manajemen  Sekolah

     Semua  sekolah  sudah  berusaha  menerapkan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  namun  dalam  penerapannya  ada  yang  sudah  memenuhi  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM), ada juga yang belum. Faktor  penyebabnya  tidak  lain  faktor  saranan  dan  prasaran, SDM, dan  kebijakan  pimpinan  yang  berbeda. Sehingga  masalah  ini  pun  berakibat  adanya  kesenjangan  antara  sekolah  yang  satu  dengan  yang  lain.

          Melihat  keberagaman  di atas  rasanya  tidak  adil  jika  kriteria  kelulusan  Ujian  Nasional  disamaratakan. Bagi  sekolah  yang  kualitas  guru, sarana  dan  prasarana, akses infromasi, KKM  dan  MBS  yang  sudah  memenuhi  standar  nasional  sangat  mudah  memenuhi  kriteria  kelulusan  ujian  nasional. Bagaimana  dengan  sekolah–sekolah  yang  masih  dibawaah  standar  nasional  terutama  yang  berada  di  daerah–daerah  pedesaan  dan  pedalaman, tentu  sulit  dan  harus  berjuang  dengan  keras  untuk  memenuhi  kriteria  kelulusan.

Solusi

          Untuk  mengakhiri  terjadinya   kekisruhan  dalam  penyelenggaraan  UN  berdasarkan  kajian  sejarah  perundang – undangan  yang  berlaku  dan  keberagaman  di atas, ada  beberapa  solusi  yang  dapat  dilakukan  antara  lain  :

1.  Ujian  Nasional  dilaksanakan  hanya  untuk  keperluan  pemetaan  mutu. Tidak  untuk  penentu  kelulusan. Kriteria  kelulusan  diserahkan  kepada  masing–masing  sekolah  sesuai  dengan  UU  Sisdiknas  nomor  20  tahun  2003  pasal  61  ayat (2), bahwa  kelulusan  siswa  dimaksud  ditentukan  oleh  satuan  pendidikan  terakreditasi  bukan  melalui  Ujian  Nasional. Kiranya  hal  ini  tepat  dilakukan  karena  yang  mengetahui  kondisi  siswa  adalah  sekolah  dalam  hal  ini  dewan guru  yang  setiap hari mengajar.

2.  Ujian  Nasional  dilaksanakan  sebagai  salah  satu  penentu  kelulusan. Namun  ada  dua  kategori  kelulusan  yaitu  :

a.  Kategori  Lulus

     Berarti siswa  memenuhi  kriteria  kelulusan  Ujian  Nasional  yang  ditetapkan  dan  berhak  mendapat  ijazah/ STTB (Surat Tanda Tamat Belajar)  dan  SKHU  (Surat  Keterangan  Hasil  Ujian)

b.  Kategori  Tamat

     Berarti  siswa  belum/ tidak  memenuhi  kriteria  kelulusan  Ujian  Nasional  yang  ditetapkan  dan  hanya berhak  mendapatkan  Ijazah/ STTB.

SKHU  hanya  digunakan  sebagai  syarat  melanjutkan  kejenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi. Bagi  siswa  yang  tamat  dan  berminat  untuk  melanjutkan  ke jenjang  pendidikan  lebih  tinggi  diperbolehkan  dengan  catatan  mencari  SKHU  dengan mengikuti  Ujian  Ulangan  atau  kejar  paket  B  atau  C.

3.  Ujian  Nasional  diganti  dengan  Tes  Potensi Akademik (TPA) yang  hasilnya  selain  untuk  pemetaan  mutu  juga  digunakan  untuk  melanjutkan  sekolah  kejenjang  lebih  tinggi. Sedangkan  kelulusan  diserahkan  kepada  masing–masing  sekolah.

          Terlepas  dari  solusi  di atas dilaksanakan  atau  tidak,  yang  terpenting  adalah  pemerintah  melalui  kemendiknas  diharapkan  berlaku  arif  dan  bijaksana  dalam  memandang  kekisruhan  selama  penyelenggaraan  UN. Harapannya  kedepan  pemerintah  dapat  menentukan  solusi  tepat  yang  tidak  melanggar  peraturan  perundang–undangan  dan  tidak  menciderai  keberagaman  yang  ada. Sehingga  kasus–kasus  kecurangan  dalam  pelaksanaan  UN  tidak  terjadi  lagi  pada  tahun–tahun  yang  akan  datang dan  kekisruhan  akibat UN  dapat  berakhir.

          Dengan mengembalikan tujuan diselenggarakan Ujian Nasional (UN) ke fitrahnya yaitu hanya untuk memetakan mutu pendidikan di Indonesia tanpa ada tujuan lain maka dengan sendirinya kekisruhan yang terjadi selama ini tidak akan terjadi. Jangan  korbankan lagi  peserta  didik, orang  tua, guru dan sekolah untuk  sibuk  mencari  cara  untuk  mendapatkan  nilai  UN  yang  baik  sesuai  dengan  kriteria kelulusan yang  ditetapkan  dengan  cara  yang  tidak  mendidik. Jangan pula menjadikan guru sebagai kambing hitam dalam kisruh UN. Mari bersama-sama memperbaiki sistem penyelenggaraan UN yang memanusiakan manusia sehingga kisruh UN segera berakhir. Mungkinkah  kisruh UN  akan  berkahir ? Semoga !